PERATURAN KETENAGAKERJAAN

A. KEPUTUSAN MENTERI PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.13/2003:
NO	NOMOR DAN	SUBSTANSI  PENGATURAN
	TGL. KEPUTUSAN
1	KEP. 223 /MEN/2003	Tentang Jabatan-jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi.
	Tgl: 31 Oktober 2003
2	KEP. 224 /MEN/2003	Tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00
	Tgl: 31 Oktober 2003
3	KEP. 225 /MEN/2003	Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
	Tgl: 31 Oktober 2003
4	KEP. 226 /MEN/2003	Tentang Tata cara Perizinan Penyelenggaraan Program Pemagangan di Luar Wilayah Indonesia
	Tgl: 31 Oktober 2003
5	KEP. 227 /MEN/2003	Tentang Tata Cara Penetapan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
	Tgl: 31 Oktober 2003
	KEP.69/MEN/IV/2004	Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep. 227/Men/2003 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
	Tgl. 4 Mei 2004
6	KEP. 228 /MEN/2003	Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
	Tgl: 31 Oktober 2003
7	KEP. 229 /MEN/2003	Tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
	Tgl: 31 Oktober 2003
8	KEP. 230 /MEN/2003	Tentang Golongan dan Jabatan Tertentu  yang Dapat Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja
	Tgl: 31 Oktober 2003
9	KEP. 231 /MEN/2003	Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
	Tgl: 31 Oktober 2003
10	KEP. 232 /MEN/2003	Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah
	Tgl: 31 Oktober 2003
11	KEP. 233 /MEN/2003	Tentang Jenis Dan Sifat Pekerjaan Yang Dijalankan Secara Terus Menerus
	Tgl: 31 Oktober 2003
12	KEP. 234 /MEN/2003	Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Mineral Pada Daerah Tertentu
	Tgl: 31 Oktober 2003
13	KEP. 235 /MEN/2003	Tentang Jenis-jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan Keselamatan atau Moral Anak
	Tgl: 31 Oktober 2003
14	KEP. 255 /MEN/2003	Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit
	Tgl. 9 Desember 2003
15	KEP. 20 /MEN/III/2004	Tatacara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
	Tgl. 1 Maret 2004
16	KEP. 48/MEN/IV/2004	Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
	Tgl. 8 April  2004
17	KEP. 49/MEN/IV/2004	Ketentuan Struktur dan Skala Upah
	Tgl. 8 April 2004
18	KEP. 51/MEN/III/2004	Istirahat Panjang Pada Perusahaan Tertentu
	Tgl. 1 Maret 2004
19	KEP.102/MEN/VI/2004	Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur
	Tgl. 25 Juni 2004
20	KEP. 101/MEN/VI/2004	Tatacara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
	Tgl. 21 Juni 2004
21	KEP. 115/MEN/VII/2004	Perlindungan bagi anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat
	Tgl. 7 Juli 2004
22		Golongan dan Jenis Jabatan Tenaga Kerja Asing
	KEP.261/MEN/XI/2004	Perusahaan yang Wajib Melaksanakan
23	Tgl. 25 November 2004	Pelatihan Kerja
	PER.09/MEN/V/2005	Tata Cara Penyampaian Pelaporan Pelaksanaan
24	Tgl. 25 Mei 2005	Pengawasan Ketenagakerjaan
25	KEP. 220/MEN/X/2004	Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.
	Tgl. 19 Oktober 2004
26	KEP. 100/MEN/VI/2004	Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
	Tgl.21 Juni 2004
27	PER-17/MEN/VIII/2005	Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
	Tgl. 26 Agustus 2005
B. KEPUTUSAN PRESIDEN PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.13/2003:
NO	NOMOR & TGL. KEPUTUSAN	SUBSTANSI  PENGATURAN
1		Pembentukan Keanggotaan dan Tata Kerja Lembaga Koordinasi Pelatihan Kerja
2	Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2005 Tanggal 3 Agustus 2005	Lembaga Produktivitas Nasional
3		Penggunaan TKA serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping
4	Nomor 107 Tahun 2004 Tanggal 18 Oktober 2004	Dewan Pengupahan
5		Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan
C. PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.13/2003:
NO	NOMOR & TGL. KEPUTUSAN	SUBSTANSI  PENGATURAN
1		Tata cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja
2	Nomor 23 Tahun 2004	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
	Tanggal 5 Agustus 2004
3		Bentuk, Mekanisme dan Kelembagaan Sistem Pelatihan Kerja Nasional
4		Perluasan Kesempatan Kerja dan Pembentukan Badan Koordinasi
5		Ketentuan Besarnya Dana Kompensasi TKA dan Penggunaan
6		Upaya penanggulangan Anak yang bekerja Di Luar Hubungan Kerja
7		Penghasilan Yang Layak, Kebijakan Pengupahan, Kebutuhan Hidup Layak dan Perlindungan Pengupahan, Penetapan Upah Minimum dan Pengenaan Denda
8		Penerapan Sistem Manajemen K3
9		Jenis dan Kriteria Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh dan Ukuran Kemampuan Perusahaan
10		Upaya-Upaya Untuk menumbuh-kembangkan Koperasi Pekerja/Buruh
11	Nomor 8 Tahun 2005	Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit
	Tanggal 2 Maret 2005
12		Perubahan Perhitungan Uang Pesangon, Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak
13		Pengupahan
14		Sistem Pelatihan Kerja Nasional
D. KEPUTUSAN MENTERI NON PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 13/2003
NO	NOMOR DAN	SUBSTANSI  PENGATURAN
	TGL. KEPUTUSAN
1	KEP. 21/MEN/III/2004	Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
	Tgl. 1 Maret 2004	sebagai pemandu nyanyi/karaoke
2	KEP. 67/MEN/IV/2004	Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
	Tgl. 26 April 2004	Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing
3	KEP 68/MEN/IV/2004	Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/
	Tgl. 28 April 2004	AIDS di Tempat Kerja
4	KEP.69/MEN/IV/2004	Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri
	Tgl. 4 Mei 2004	Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep
		227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan
		Standar Kompetensi Kerja Nasional
5	KEP.80/MEN/V/2004	Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Kendali
	Tgl. 14 Mei 2004	Alokasi Ke Singapura
6	KEP. 96 A/MEN/VI/2004	Tentang Pedoman Penyiapan Dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi
	Tgl. 21 Juni 2004	Profesi
7	KEP. 112/MEN/VII/2004	Tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Dan Transmigrasi
	Tgl. 6 Juli 2004	Republik Indonesia Nomor : KEP.226/MEN/2003 Tentang Tata Cara
		Perizinan Penyelenggaraan Program Pemagangan Di Luar Wilayah
		Indonesia
8	KEP. 187/MEN/X/2004	Iuran Anggota Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
	Tgl. 4 Oktober 2004
9	PER. 02/MEN/XII/2004	Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
	Tgl 31Desember 2004	Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing
10	PER-01/MEN/I/2007	Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan dan
	Tgl. 11 Januari 2007	Kesehatan Kerja
11	PER-O7/MEN/V/2007	Tentang Pedoman Pola Karir dan Pola Pendidikan dan Pelatihan
	Tgl. 4 Mei 2007	Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
E. KEPUTUSAN PRESIDEN NON PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 13/2003
NO	NOMOR & TGL. KEPUTUSAN	SUBSTANSI  PENGATURAN
1	NOMOR 25 TAHUN 2004 Tanggal 24 Maret 2004	Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara Hubungan Industrial dan Pengantar Kerja
F. PERATURAN PEMERINTAH NON PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 13/2003
NO	NOMOR & TGL. KEPUTUSAN	SUBSTANSI  PENGATURAN
1	NOMOR 22 TAHUN 2004 Tanggal 5 Agustus 2004	Tentang Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
G. KEPUTUSAN MENTERI/ PERATURAN MENTERI PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.2/2004
NO	NOMOR DAN	SUBSTANSI  PENGATURAN
	TGL. KEPUTUSAN
1	PER-02 /MEN/I/2005	Tata Cara Pendaftaran, Pengujian dan Sanksi
	Tanggal 13 Januari 2005	Bagi Arbiter Hubungan Industrial
2	PER-10/MEN/V/2005	Pengangkatan dan Pemberhentian Konsiliator
	Tanggal 31Mei 2005	Serta Tata Kerja Konsiliasi
3	KEP-92/MEN/VI/2004	Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata kerja Mediasi
	Tanggal 9 Juni 2004
H. PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.2/2004
NO	NOMOR DAN	SUBSTANSI  PENGATURAN
	TGL. KEPUTUSAN
1	Nomor 41 Tahun 2004	Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc
	Tanggal 18 Oktober 2004	Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc Pada
		Mahkamah Agung
I. PERATURAN MENTERI PERATURAN PELAKSANAAN KEPRES NO.41/ 2004 TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM AD-HOC
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG
NO	NOMOR DAN	SUBSTANSI  PENGATURAN
	TGL. KEPUTUSAN
1	PER.01/MEN/XII/2004	Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan
	Tgl 28 Desember 2004	Industrial dan Calon Hakim Ad-Hoc Pada Mahkamah Agung
J. KEPUTUSAN MENTERI PERATURAN PELAKSANAAN KEPRES NO.107/ 2004 TENTANG DEWAN PENGUPAHAN
NO	NOMOR DAN	SUBSTANSI  PENGATURAN
	TGL. KEPUTUSAN
1	PER.03/MEN/I/2005	Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional
	Tgl. 31 Januari 2005
K. KEPUTUSAN MENTERI PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO.23/ 2004 TENTANG BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NO	NOMOR DAN	SUBSTANSI  PENGATURAN
	TGL. KEPUTUSAN
1	KEP.282/MEN/XII/2004	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi
	Tgl. 30 Desember 2004	Profesi
L. LAIN-LAIN
NO	NOMOR DAN	SUBSTANSI  PENGATURAN
	TGL. KEPUTUSAN
1	KEP.14/MEN/I/2005	Tim Pencegahan Pemberangkatan TKI Non Prosedural Dan
	Tgl. 17 Januari 2005	Pelayanan Pemulangan TKI
2	PER-04/MEN/II/2005	Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Tenaga
	Tgl 7 Pebruari 2005	Kerja Indonesia Ke Luar Negeri
3	SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005	Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil Undang-Undang
	Tgl. 7 Januari 2005	Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-
		Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4	Keputusan Dirjen PHI	Pedoman Penyelenggaraan Tes Tertulis Bagi Calon Hakim Ad-Hoc
	No.Kep-01A/DPHI/I/2005	Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim Ad-Hoc Pada
	Tgl. 28 Januari 2005	Mahkamah Agung
5	PER.05/MEN/III/2005	Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi
	Tgl. 8 Maret 2005	Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
		Indonesia di Luar Negeri
6	PER.06/MEN/IV/2005	Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
	Tgl. 8 April 2005
7	PER.07/MEN/IV/2005	Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia
	Tgl. 18 April 2005
8	PER. 11/MEN/VI/2005	Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran
	Tgl. 27 Juni 2005	Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Tempat
		Kerja
9	KEP. 11/MEN/I/2005	Pembentukan dan Penetapan Susunan Keanggotaan Lembaga
	Tgl. 14 Januari 2005	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
10	SE. 383/MEN/SJ-HK/	Hari Libur Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemilihan
	VI/2005	Kepala Daerah (Pilkada)
	Tgl. 23 Juni 2005
11	PP Nomor 18 Tahun 2005	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
	Tgl. 4 Mei 2005	Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian
12	Keputusan Bersama	Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2006
	Menteri Agama, Menaker
	trans dan Men PAN
	No : 407 TAHUN 2005
	No : KEP.185/MEN/VII/
	2005
	No : SKB/02/M.PAN/7/
	2005
	Tanggal 29 Juli 2005
13	Keputusan Bersama	Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2005
	Menteri Agama, Menaker
	trans dan Men PAN
	No : 362 TAHUN 2004
	No : KEP.119/MEN/VII/
	2004
	No : SKB/02/M.PAN/7/
	2004
	Tanggal 19 Juli 2005
14	Keputusan Bersama	Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2004
	Menteri Agama, Menaker
	trans dan Men PAN
	No : 357 TAHUN 2003
	No : KEP.191/MEN/VII/
	2003
	No : 03/SKB/M.PAN/7/
	2003
	Tanggal 17 Juli 2003
15	Keputusan Dirjen PHI	Mekanisme dan Waktu Pelaksanaan Pendataan dan Verifikasi
	No : KEP.12/DPHI/IV/	Keanggotaan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
	2005
	Tanggal 15 April 2005
16	No : PER-15/MEN/VII/	Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum
	2005	Pada Daerah Operasi Tertentu
	Tanggal 26 Juli 2005
17	No. KEP. 20/ DJPPK/	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan
	VI/2005	HIV/ AIDS di Tempat Kerja
	Tanggal 16 Juni 2005
18	Keputusan Gubernur	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur
	Jawa Timur Nomor 48	Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan
	Tahun 2004	HIV/ AIDS di Jawa Timur
	Tgl 15 Desember 2004
19	Keputusan Bersama	Penyempurnaan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri
	Menteri Agama, Menaker	Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur
	trans dan Men PAN	Negara Republik Indonesia Nomor 407 Tahun 2005;Nomor KEP.185/
	NOMOR : MA/10/2006	MEN/VII/2005;Nomor SKB/02/M.PAN/7/2005 tentang
	NOMOR : KEP.132/MEN	Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2006
	/III/ 2006
	NOMOR : 01/M.PAN/3/
	2006
	Tanggal 22 Maret 2006
20	No : PER-07/MEN/III/	Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan
	2006	Tenaga Kerja Asing (IMTA)
	Tanggal 29 Maret 2006
21	No : PER-08/MEN/III/	Perubahan Keputusan Menakertrans Nomor Kep-48/MEN/IV/2004
	2006	tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan
	Tanggal 29 Maret 2006	serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
22	No : PER-21/MEN/X/	Penyelenggaraan Program Pemagangan
	2005
	Tanggal 31 Oktober 2005
23	Peraturan Pemerintah RI	Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun
	Nomor 64 Tahun 2005	1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga
	Tgl 22 Desember 2005	Kerja
24	Instruksi Presiden RI	Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi
	Nomor 03 Tahun 2006
	Tgl 27 Pebruari 2006
25	No : KEP-219/MEN/2003	Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Otomotif Indonesia
	Tgl 28 Oktober 2003
26	No : KEP-220/MEN/2003	Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Logam dan Mesin Indonesia
	Tgl 28 Oktober 2003
27	No : KEP-221/MEN/2003	Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Persemenan Indonesia
	Tgl 28 Oktober 2003
28	No : KEP-135/MEN/VIII/	Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata
	2004
	Tgl 18 Agustus 2004
29	No : KEP-137/MEN/VIII/	Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Garmen
	2004
	Tgl 18 Agustus 2004
30	No : KEP-75/MEN/IV/	Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Maritim Indonesia
	2005
	Tgl 7 April 2005
31	No : KEP-76/MEN/IV/	Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Sekuriti Indonesia
	2005
	Tgl 7 April 2005
32	No : KEP-77/MEN/IV/	Akreditasi Lembaga Sertifikasi Lembaga Keuangan Mikro
	2005
	Tgl 7 April 2005
33	No : KEP-149/MEN/V/	Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Telematika
	2005
	Tgl 25 Mei 2005
34	No : KEP-150/MEN/V/	Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Tatalaksana Rumah
	2005	Tangga
	Tgl 25 Mei 2005
35	Keputusan Badan	Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi
	Nasional Sertifikasi
	Profesi, No : KEP-005A/
	BNSP/IX/2005
	Tgl 8 September 2005
36	No : PER-01/MEN/I/2006	Pelaksanaan Pasal 3 Kepmenakertrans Nomor Kep-231/MEN/2003
	Tgl 20 Januari 2006	tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
37	No :PER-12/MEN/IV/2006	Tata Cara Pengajuan Usulan Program Bidang Ketenagakerjaan
	Tgl 12 April 2006	dan Ketransmigrasian
38	No :PER-14/MEN/IV/2006	Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan
	Tgl 24 April 2006
39	No :PER-15/MEN/IV/2006	Perubahan Atas Permenakertrans Nomor PER : 07/MEN/III/2006
	Tgl 28 April 2006	tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan
		Tenaga Kerja Asing (IMTA)
40	No :PER-19/MEN/V/2006	Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
	Tgl 12 Mei 2006	di Luar Negeri
41	No :PER-24/MEN/VI/2006	Pedoman Penyelenggaraan Program Jamsostek Bagi Tenaga Kerja
	Tgl 1 Juni 2006	Yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja
42	No : PER-08/MEN/V/2007	Pedoman Pola Karir dan Pola Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
	Tgl. 8 Mei 2007	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya
	Peraturan Pemerintah RI	Pengesahan, Perundangan dan Peyebarluasan Peraturan
43	Nomor 1 Tahun 2007	Perundang-Undangan
	Tgl 25 Januari 2007